Warga Depok Jaya Tolak SSA Nusantara, F-PKS: Sebaiknya Dipertimbangkan
Kasihan para orangtua, semakin repot. Mereka akan menempuh waktu lebih lama. Mereka pun akan terjebak kemacetan parah di beberapa pertigaan jalan.
Monitor Depok 
MONDE--Pemberlakuan kembali Sistem Satu Arah (SSA) Jalan Nusantara menuai pro-kontra. Teranyar disuarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Depok. Bahkan di sejumlah lokasi ditemui spanduk penolakan penerapan SSA.
"Kami khawatir jika diberlakukan kembali SSA, ruas Jalan Nusantara malah semakin crowded atau penuh sesak kendaraan, termasuk di sejumlah persimpangan jalan tersebut," kata Ketua Fraksi PKS Depok, Mohammad Hafid Nasir, Kamis (3/8/2023).
Penyebabnya, lanjut Hafid Nasir, karena pengendara mobil dan motor dari arah Jalan Pitara dan Jalan Raya Sawangan tidak bisa lagi langsung melintasi Jalan Nusantara.
Lantaran itu Hafid Nasir meminta Pemkot Depok agar mempertimbangkan rencana pemberlakuan kembali sistem satu arah di Jalan Nusantara. "Sebaiknya dipertimbangkan," ucapnya tegas.
Hal lain yang patut dipertimbangkan yaitu banyaknya sekolah di jalur tersebut. Ini akan merepotkan para orangtua saat mengantar anaknya ke sekolah, terlebih harus berputar terlebih dahulu ke Jalan Melati, Jalan Mawar, atau Jalan Irian Jaya.
"Kasihan para orangtua, semakin repot. Mereka akan menempuh waktu lebih lama. Mereka pun akan terjebak kemacetan parah di beberapa pertigaan jalan, dan antrian mobil akan memanjang di Jalan Nusantara," papar Hafid.
Dikatakannya pula, jika pengendara mobil atau motor menggunakan jalan-jalan di dalam Perumnas Depok Jaya-- yang belum memiliki pedestrian--dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, karena banyak warga dan anak-anak di pemukiman tersebut yang berjalan kaki menuju sekolahnya di Jalan Nusantara.
Menurut Hafid Nasir, di hari libur, Sabtu dan Minggu, antrian kendaraan di Jalan Nusantara sangat panjang, terutama yang menuju Pitara.
Mengularnya kendaraan lantaran belum adanya pelebaran jalan di Simpang Sengon, baru tahap pembebasan lahan saja pada akhir 2022 lalu.
"Jika sudah dilebarin tentunya akan mengurai kemacetan dari Jalan Nusantara menuju Pitara, dan tidak terjadi bottleneck (kemacetan) yaitu penyempitan jalan menuju Jalan Pitara atau Sandra," katanya.
“Menurut kami, solusinya bukan dengan sistem satu arah, tapi persoalan bottleneck di Sandra yang harus diselesaikan,” jelas Hafid.
Dia pun mengingatkan Pemkot Depok agar memperhatikan nasib para pedagang dan pengusaha yang mengais rejeki di sepanjang Jalan Nusantara.
"Jangan gara-gara SSA para pedagang di jalur itu terkena imbasnya. Semoga yang saya sampaikan ini akan mendorong seluruh stakeholders atau pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan diberlakukannya kembali SSA,” demikian Hafid Nasir.
Sementara itu Aris, warga Kelurahan Depok Jaya, mengatakan pemberlakuan SSA di Jalan Nusantara akan membebani masyarakat, karena dipaksa untuk berputar arah.
Selain itu sistem satu arah malah membuat kendaraan melaju kencang dan ugal-ugalan. "Warga disini kagak setuju," ujar Aris.
Ia pun berharap Pemkot Depok mendengar keluh-kesah warga Kelurahan Depok Jaya.
"Tolong aspirasi kami didengar, kagak usah diterapkan kembali SSA. Sekarang dua jalur udah maksimal, dan laju kendaraan lancar-lancar saja," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Depok akan memberlakukan kembali Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Nusantara. Uji cobanya akan dilaksanakan mulai 5 hingga 11 Agustus 2023.(ird)
