Soal PPDB, Orang Tua Siswa di Depok Akan Gelar Demo

MONDE--Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tak pernah usai. Setiap tahun acap jadi bahan perguncingan. Berbagai masalah menguap. 

Terutama soal teknis sistem zonasi yang membuat anak tak mendapat sekolah pilihan. Sekalipun secara akademik memiliki nilai raport yang bagus. Tapi karena jarak tempat tinggal dan sekolah tidak memenuhi batas yang ditentukan, akhirnya dia terpental.

Disadari atau tidak, sistem ini bisa merampas hak anak belajar dan mematahkan semangat. Karena cukup faktor kedekatan atau jarak tempat tinggal dengan sekolah, mereka berhak mendapatkan sekolah yang diinginkan.

Tentu dampaknya menimbulkan pendidikan karakter yang tidak baik yang sudah ditanamkan sejak dini.

Di Kota Depok, Jawa Barat misalnya, tidak meratanya jumlah sekolah SMP dan SMA membuat para orang tua panik setiap jelang tahun ajaran baru.

Bahkan tidak sedikit orang tua memiliki kecurigaan adanya kecurangan dalam penerimaan PPDB SMP dan SD di Kota Depok.

Berangkat dari sanalah, mereka akan menyuarakan dalam aksi demo di Balai Kota Depok, Senin 24 Juli 2023.

Adapun yang mendasari aksi ini adalah;

1. Minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta dugaan perilaku koruptif dan manipulatif dalam penggunaaan anggaran Biaya Oparasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022 yang dimana anggaran tersebut diatur sepenuhnya oleh Disdik Kota Depok bukan sekolah-sekolah yang notabene lebih memahami kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Depok. 

2. Carut marut penerimaan PPDB di tingkat pendidikan dasar sehingga merugikan sejumlah orang tua siswa.

3. Upaya mendorong perbaikan dan solusi atas permasalahan yang selalu menguap setiap tahunnya tanpa evaluasi dan solusi. 

Demikian disampaikan Adi Suman dari Info Depok selaku ketua aksi demo yang akan dilakukan dengan cara yang baik dan beretika.

"Aksi ini demi memperbaiki dunia pendidikan kita. Kami akan mendorong eksekutif dan legeslatif untuk memikirkan win-win solutionnya," kata Adi Suman yang menyebut sekitar 200 orang akan mengikuti aksi demo tersebut.

Lebih lanjut dikatakan win-win solution yang dimaksud adalah pembangunan gedung sekolah yang merata disetiap wilayah. 

Adi Suman berharap persoalan ini menjadi perhatian khusus dari Pemerintah. Jangan hanya mengandalkan hal-hal yang memang sudah ada sebelumnya tapi tidak ada perbaikan apa-apa. 

"Kami minta dengan sangat kepada pemerintah agar segera kebijakan ini diubah ya jangan sampai melanggar hak asasi manusia hak belajar siswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan sistem PPDB tingkat SMA dan SMP Negeri sudah beberapa kali disempurnakan dan tinggal dijalankan sesuai aturan.

“Tidak harus dibangun sekolah baru sebagai solusi, meski ada kekurangan sekolah. Tapi pelaksanaan sistemnya yang harus dijalankan,” kata Nuroji.

Namun Nuroji tidak menutup mata masih ada beberapa kecurangan yang terjadi dalam PPDB. Dia menyebut misalnya PPDB jalur zonasi banyak ditemukan perubahan titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah dan memasukan nama anak peserta didik ke Kartu Keluarga (KK) yang berdekatan dengan sekolah.*