Saat Tarling, Idris Ajak Polio dan Waspadai Penipuan
Redaksi 
MONDE--Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak berusia 0 - 59 bulan untuk menyukseskan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. Kegiatan ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat.
Sub PIN Polio akan berlangsung dua tahap. Putaran pertama dimulai Senin 3 April hingga 9 April, lalu putaran kedua pada 15 hingga 21 Mei 2023.
"Targetnya 95 persen dari 200 ribu lebih balita di Kota Depok, dan harus selesai seminggu. Pelaksanaannya di posyandu, klinik swasta, puskesmas, rumah sakit. Itu gratis," kata Mohammad Idris saat mengikuti shalat Tarawih Keliling (Tarling) Ramadhan di Masjid An-Najat, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Jumat (31/3/2023) malam.
Dia mengimbau masyarakat agar tidak takut memberikan vaksin polio untuk anaknya. Sebab, pemberian vaksin Polio ini ditetes melalui mulut ke balita untuk mencegah penyakit, sekaligus penularan polio, yaitu penyakit saraf yang bisa menimbulkan kelumpuhan permanen.
"Jangan takut duluan disuntik, ini ditetes melalui mulut lalu selesai," paparnya.
Dia menambahkan, penyakit Polio menular pada anak-anak. Seperti diketahui telah ditemukan kasus polio pada anak usia 4 tahun di Kabupaten Purwakarta, sehingga hal ini menetapkan Provinsi Jawa Barat status Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Polio ini menular untuk anak-anak, dan sekarang ini jenisnya baru (virus Polio)," ungkapnya.
"Makanya kita antisipasi dulu lebih baik daripada satu dua anak terkena sehingga menyebar, dan pemulihannya sulit, sebab terjadi kelumpuhan pada anak," ucapnya.
Saat Tarling, Mohammad Idris juga mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Depok yang menjanjikan bantuan hibah kepada perorangan dan lembaga. Apalagi meminta sejumlah uang muka, karena hal tersebut tidak benar.
"Ada beberapa orang terpelajar yang sempat tertipu, sampai Rp100 juta. Ini tolong menjadi perhatian sebab orang terpelajar saja tertipu," ungkapnya.
Dia menuturkan, hibah yang diberikan pemerintah kepada lembaga atau perorangan tidak akan ada potongan. Baik itu langsung dari pemerintah, atau melalui anggota legislatif dan sebagainya.
"Makanya kita perlu sosialisasikan, tidak ada minta-minta duit (uang) dari pemerintah," ucapnya tegas.(*/md)
