Pjs Wali Kota Depok Ingatkan Aturan Netralitas ASN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengukuhkan Dedi menjadi Pjs Wali Kota Depok pada Jumat (25/9). Dedi adalah Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar. Ia dipercaya menjadi Pjs Wali Kota Depok mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.
Redaksi 
Monde.Pilkada bisa membuat pasangan yang tadinya berduet memimpin wilayah berubah menjadi saling menantang. Hal itu, di antaranya, terjadi di Kota Depok, Jawa Barat.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok petahana sama-sama maju untuk memenangkan kursi kepala daerah dalam Pilkada Kota Depok. Wali Kota petahanan Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota petahana Pradi Supriatna didukung partai asalnya masing-masing untuk menjadi calon wali kota Depok dalam Pilkada 2020.
Idris berpasangan dengan Imam Budihartono, sedangkan Pradi Supriatna menggandeng Afifah Alia. Idris-Imam didukung PKS, Demokrat, dan PPP. Gabungan ketiganya di DPRD Depok menghasilkan 17 kursi.
Pradi-Afifah didukung enam parpol pengisi DPRD Kota Depok. Mereka adalah Gerindra, PDI-P, Golkar, PSI, PKB, dan PAN dengan total 32 kursi di DPRD. Idris merupakan kader PKS sedangkan Pradi berasal dari Gerindra.
Konsekuensinya, keduanya harus melepaskan jabatan yang selama ini dipegang. Kekosongan pimpinan membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk Dedi Supandi menjadi penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Depok.
"Sebagai aparatur sipil negara (ASN) tentu harus siap ditempatkan di mana saja. Bersama-sama dengan perangkat daerah (PD) di Pemkot Depok, kami akan mengawal keberlangsungan kebijakan Kota Depok untuk dua bulan ke depan," kata Dedi Supandi dalam keteranggannya di Depok, Senin (28/9/2020).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengukuhkan Dedi menjadi Pjs Wali Kota Depok pada Jumat (25/9). Dedi adalah Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar. Ia dipercaya menjadi Pjs Wali Kota Depok mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.
Dedi mengatakan saat ini penyesuaian diri terkait program kerja adalah hal yang utama baginya. Seperti langsung melakukan koordinasi dengan PD untuk meneruskan program kerja selanjutnya. "Kemudian bagaimana keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok dengan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid-19. Sosialisasi kembali untuk mempropaganda, Pilkada harus bebas Covid-19 kepada masyarakat," katanya.
Ia juga akan mengingatkan aturan netralitas ASN, tidak melakukan pelanggaran pada masa kampanye baik partisipasi langsung atau pelanggaran pada media sosial dan lainnya. "Program kerja selanjutnya, saya bakal fokus pada pengendalian Covid-19. Kami akan menguatkan kembali gugus tugas, " terangnya.
Dedi menambahkan, pihaknya juga bakal melakukan sentuhan inovasi demi percepatan program kerja yang telah berjalan di Kota Depok.
