Pengukuhan Forum Pemred Multimedia Diwarnai Diskusi Penguatan UMKM dan Ultra Mikro
Indonesia saat ini mempunyai UMKM yang berjumlah sekitar 64,2 juta usaha.
MONDE - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) resmi dikukuhkan. Pengukuhan diawali dengan menggelar diskusi bertema “Mendorong Penguatan UMKM dan Ultra Mikro” di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (30/9).
Kegiatan ini bertujuan agar UMKM sebagai sektor yang mampu bertahan dalam berkali-kali krisis mampu terus tumbuh dan berkembang.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia saat ini mempunyai UMKM yang berjumlah sekitar 64,2 juta usaha. Mereka mampu berkontribusi 60,51 persen terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun.
UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan 97 persen dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
“Dengan potensi yang besar dan daya tahan yang teruji, sudah sepantasnya kita semua bahu membahu memperkuat UMKM sebagai penopang perekonomian Indonesia yang andal,” kata Sekjen FPRMI Muh Solihin dalam kata sambutannya.
Selain diskusi, sambung dia, kegiatan juga diisi dengan pengukuhan pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia.
“Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia atau FPMRI merupakan suatu forum tempat berkumpulnya para pimpinan redaksi multimedia online, memberi sumbangsih pemikiran, dan menggaungkan gagasan, yang dinilai penting dan perlu diketahui masyarakat luas,” tegasnya.
Dengan digelarnya acara ini, organisasi ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan tempat. “Penting untuk khalayak mendapatkan hak informasi, sehingga asas kebermanfaatannya bisa tepat sasaran,” tukasnya.
Ini membutuhkan adanya komunikasi dua arah, saling bertukar pikiran untuk menajamkan ide gagasan dan program yang perlu publik ketahui. “Caranya dengan berdiskusi bersama para pimpinan redaksi di forum ini,” kata Muh Solihin.
Acara diskusi dan pengukuhan pengurus FPMRI ini dihadiri oleh Direktur Organisasi Masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Ksmendagri) Risnandar Mahiwa yang mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Tokoh Pers/mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan, Regional Manager PT PNM Ahmad Satria dan Sekretaris PT Pegadaian Yudi Sadono dan seluruh anggota/pengurus FPMI.
Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan mengapresiasi diskusi yang digelar Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesi (FPRMI) bertema “Mendorong Penguatan UMKM dan Ultra Mikro” di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (30/9).
"Saya merasa mendapat kehormatan yang luar biasa, diundang di tengah-tengah saudara semuanya. Saya katakan luar biasa, karena mendapatkan hal yang baru dalam perjalanan hidup, mendapatkan informasi yang luar bisa, menambah ilmu dan mengenai hal-hal yang saudara sampaikan dalam pertemuan ini," kata Bagir Manan.
Dia juga menyampaikan bahwa peran wartawan (pers) dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 dinilai akan sangat penting.
Hal itu dikarenakan fungsi yang melekat. Selain fungsi pengawasan, mantan ketua dewan pers periode 2010-2016 itu mengharapkan ide dan gagasan yang diberikan pers pada penyelenggaraan pemilu di tanah air tahun depan.
Tokoh Pers/mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan.
"Selama ini pers hanya selalu terfokus pada sisi mengawasan saja. Di pileg dan pilpres 2024, kita harapkan pers bisa berperan lebih aktif dalam memberikan ide dan gagasan," ujar Bagir Manan di acara pengukuhan pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPMRI) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (30/8).
Dikatakan mantan ketua MA periode 2001-2008 itu, di era saat ini gagasan dan masukan pers sangat minim. Lebih ekstrim, bangsa ini kekeringan gagasan dan ide dari insan pers.
"Dengan kepedulian pers terhadap ide-ide pengembangan sektor ekonomi dan sektor lainnya, seperti acara saat ini. Tentunya akan banyak membantu bagi UMKM di negeri ini di era yang akan datang," paparnya.
Lebih lanjut, Bagir pun menyoroti kontestasi pilpres dan pileg 2024. Diharapkannya, kata dia hajat lima tahunan itu bisa berjalan damai tanpa adanya hambatan. "Yang terpenting lagi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar berjalan sukses tanpa adanya mobilisasi massa," tutupnya.*