Komisi E DPRD Sumut dan KONI Pusat Bahas Anggaran PON XXI 2024

MONDE - Komisi E DPRD Sumatera Utara menyoroti persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024. Dimana, Sumatera Utara menjadi tuan bersama dengan Aceh.

"Kami butuh informasi detail mengenai anggaran PON XXI 2024 terutama di Sumatera Utara, karena kami akan bawa dalam rapat Banggar DPRD Sumut pada 7 November nanti untuk dijadikan kebijakan," kata Hendro Susanto dalam kunjungannya ke KONI Pusat di Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Hendro bersama Ketua KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis, perwakilan Dispora Sumut serta rombongan diterima oleh Sekjen KONI Pusat Ade Lukman didampingi Markus Othniel Mamahit, Bidang Organisasi dan Wasekjen Ahmad Saefudin.

Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS itu meminta penjelasan dan masukkan dari KONI Pusat mengenai detail pelaksanaan PON XXI 2024.

Lebih lanjut Hendro mengutarakan dia mendapat bocoran dari Deputi 4 Kemenpora bahwa akan dilakukan efisiensi anggaran dan pengurangan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON XXI 2024 Aceh-Sumut.

"Sejauh ini Pagu anggaran kami sebesar Rp 300 miliar dari APBD Sumut yang sebesar Rp 14 triliun. Itu pun harus dibagi dengan Peparnas dan kegiatan lainnya. Kami berharap dalam pertemuan ini ada solusi untuk mengatasi kekurangannya yang sekitar 500 miliar rupiah," ungkapnya.

Hendro juga membeberkan di Sumut saat ini tidak memiliki venue kriket, hoki, polo air dan berkuda. Dia berharap KONI bisa mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pembangunan venue cabor tersebut.

"Jujur di tahun politik ini anggaran kami sangat terbatas. Kami mohon KONI Pusat dan pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terbaik," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen KONI Pusat TB Ade Lukman mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Oktober lalu, PON XXI tetap dilansungkan di Aceh dan Sumut pada September 2024. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang akan membuka perhelatan tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan dengan seluruh KONI Provinsi untuk mengingatkan bahwa PON XXI akan digelar di Aceh dan Sumut pada September 2024," ujar Ade Lukman.

Menyinggung soal anggaran dikatakan Ade memang presiden meminta dilakukan rasionalisasi. KONI Pusat langsung bergerak cepat melakukan Bimtek dengan PB PON Aceh dan Sumut beberapa waktu lalu.

"Dalam Bimtek tersebut kami telah melakukan rasionalisasi dari anggaran Rp 1,3 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliaran. Kami berharap DPRD Sumut bisa mempertimbangkan ini," ungkap Ade Lukman.

Dia berharap kualitas pelaksanaan PON Aceh dan Sumut 2024 harus lebih baik dari PON XX 2021 Papua. Salah satu indikatornya menurut Ade Lukman adalah  banyaknya pemecahan rekor nasional.

Sementara itu, KONI Sumut Jhon Lubis mengatakan optimis dengan penyelenggaraan PON 2024. Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk meringankan beban tuan rumah.

"Mengurangi cabor PON tidak mudah karena ada peraturannya," ujar Jhon Lubis.

Dia mengusulkan agar KONI Pusat menseleksi ketat BK PON tiap cabor sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan BK PON dalam peraturan disebutkan minimal diikuti 12 provinsi.

Menanggapi hal tersebut Ade Lukman akan melakukan evaluasi setelah BK PON usai Desember nanti.

"Kami akan diskusikan secara internal untuk membahasnya setelah BK PON nanti," ujarnya.*