Kementerian PUPR Buka Tender Lebih Dini, Dimulai Oktober 2023
Berdasarkan data 'e-monitoring' terkait dengan progres tender atau seleksi dini tahun 2024, yang sudah teridentifikasi sebanyak 1.566 paket.
Monitor Depok 
MONDE--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan untuk melaksanakan tender dini semua paket pekerjaan di kementerian tersebut untuk Tahun Anggaran (TA) 2024, yang akan mulai dilakukan pada Oktober 2023.
"Berdasarkan data 'e-monitoring' terkait dengan progres tender atau seleksi dini tahun 2024, yang sudah teridentifikasi sebanyak 1.566 paket," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Menurutnya, pembukaan tender dini TA 2024 dilakukan pada Oktober 2023 itu, untuk mempercepat progres pekerjaan yang ada di Kementerian PUPR.
Ia menjelaskan, dari 1.566 paket yang telah tercatat hingga 4 September 2023, terbanyak berada pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dengan jumlah sebanyak 956 paket proyek.
Kemudian, lanjut Rahman Arief, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dengan jumlah paket mencapai 470, dilanjutkan Ditjen Cipta Karya dengan 115 paket, Setjen, Itjen, BPSDM, BPIW, dan Politeknik (SIBPP) 23 paket, dan Ditjen Perumahan 2 paket.
"Data paket itu akan terus naik dari segi jumlah paket maupun dipa pengadaan," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa selain paket tender, Kementerian PUPR juga akan membuka paket non-tender TA 2024 melalui katalog elektronik atau "e-catalog" dengan jumlah total 577 paket.
Dari jumlah tersebut kata Rahman Arief, Ditjen Bina Marga masih mendominasi dengan jumlah paket non-tender sebanyak 426, Ditjen SDA 74 paket, Ditjen Cipta Karya 53 paket, Ditjen Perumahan 8 paket, dan SIBPP 16 paket.
Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun, dengan kegiatan prioritas bidang sumber daya air Rp47,64 triliun. Kemudian bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 triliun.
Selanjutnya, anggaran pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun, bidang perumahan Rp9,25 triliun. Sedangkan dukungan manajemen di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp1,99 triliun.(ant)
