Filipina Jadi Ketua ASEAN Selanjutnya, Myanmar Dilewati

ASEAN melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut, karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Filipina Jadi Ketua ASEAN Selanjutnya, Myanmar Dilewati
Kursi Myanmar kosong di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023). Foto: Ist

MONDE--Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk tidak mengizinkan Myanmar memegang keketuaan blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Konsensus tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Jika merunut jadwal maka Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada 2026, sedangkan Filipina (dalam bahasa Inggris ditulis Philippines) mendapat giliran pada 2027.

“Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa meski Filipina dipastikan menjadi ketua ASEAN pada 2026, keketuaan selanjutnya tetap akan ditentukan sesuai abjad.

Ngurah menambahkan bahwa penetapan Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 ini perlu segera diputuskan sehingga Manila dapat melakukan persiapan secara matang.

Adapun rencana perdamaian Konsensus Lima Poin, yang disepakati ASEAN pada April 2021, akan tetap menjadi acuan ASEAN untuk melakukan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.(ant)