FGD PON Hasilkan Rumusan Menyejukan, Ada Wadah Baru Bagi Cabor yang Tidak Dipertandingkan
Transformasi penyelanggaraan PON harus total dilakukan agar perkembangan olahraga nasional mengalami perubahan jauh lebih baik.
Suryansyah 
MONDE - Focus Group Discussion (FGD) tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) kedepan lebih profesional di The Rich Hotel Yogyakarta, 20-22 November 2024, menghasilkan beberapa rumusan.
“Kita melakukan transformasi penyelenggaraan event olahraga supaya tidak begitu-begitu saja, tetapi kita juga berani melakukan koreksi total,” tegas Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.
“Tanpa perubahan yang berani, prestasi kita juga tidak akan tercapai. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Bapak/Ibu sekalian yang meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami,” sambungnya optimistis dengan dukungan akademisi olahraga dan KONI Provinsi.
FGD dihadiri oleh KONI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KONI Jawa Barat, KONI Jawa Timur, KONI NTB, Dekan FIK Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.
Sementara itu, Sekjen KONI Pusat Drs.Tb. Lukman Djajadikusuma, MEMOS memaparkan konsep ‘PON Mandiri Guna Mewadahi Cabor-cabor yang Tidak Dipertandingkan pada PON’.
Seperti diketahui akan ada perampingan cabor yang dipertandingkan pada PON XXII di NTB dan NTT. Artinya, PON fokus pada cabang olahraga Olimpiade dan potensial di multievent.
Lantas kemana cabor yang tidak dipertandingkan?
KONI Pusat menggagas multievent tambahan sebagai wadah cabang olahraga lain yang tidak tampil pada PON yang digelar setiap 4 tahun sekali sekaligus menambah kompetisi bagi cabang olahraga yang masuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Multievent terobosan KONI Pusat antara lain Pekan Olahraga Bela Diri Nasional (Indonesia Martial Art Games/IMAG), Pekan Olahraga Pantai Nasional (Indonesia Beach Games), Pekan Olahraga Indoor (Indonesia Indoor Games), dan PON Remaja (Indonesia Youth Games) yang diselenggarakan di kabupaten/kota setiap 2 tahun.
Harapannya, selain atlet mendapatkan pembinaan yang semakin baik dengan adanya peningkatan jumlah multievent berkualitas tingkat nasional, ada juga peningkatan Sport Tourism dan Sport Industry yang memberikan dampak bagi tuan rumah serta organisasi olahraga Indonesia.
Tata kelola organisasi International Olympic Committee (IOC) menjadi rujukan KONI Pusat.
”Pendapatan/Revenue paling besar dari IOC, mereka paling besar tentu dari hak siar, sponsor, tiket dan Licensing, dari pendapatan itu semua, 90 persen dikembalikan kepada National Olymic Committee (NOC), Federasi Internasional cabang olahraga dan juga atlet. Ini adalah impian kami, untuk mendukung anggota-anggota KONI Pusat,” tegas Sekjen KONI Pusat yang akrab disapa Ade Lukman.
Format multievent yang disampaikan Ade Lukman mendapat apresiasi dari salah satu guru besar. “Ini format yang sudah lama diidam-idamkan,” kata guru besar UNNES Prof.Dr. Tandyo Rahayu.
Ia memandang PON harus dibuat lebih ringan (cabang olahraga lebih ringkas jumlahnya) namun ada multievent lain untuk menambah ruang. Di sisi lain, ia menegaskan agar ‘Branding’ digencarkan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu program.
Selain format baru, rumusan yang menjadi hasil FGD dibacakan Wakabid Rencana Anggara (Rena) KONI Pusat Drs.Twisyono di ujung kegiatan.
Beberapa rumusan baru antara lain perlunya Revisi Peraturan Organisasi (PO) KONI Pusat sebagai penyelenggara tentang PON.
Beberapa aturan yang perlu disesuaikan antara lain terkait mutasi atlet, perubahan nomor pertandingan dan penggantian atlet hanya bisa dilakukan sebelum Delegation Registration Meeting (DRM), Ketentuan pelaksanaan nomor pertandingan yang diikuti kurang dari 5 provinsi, dan juga Ketentuan ketika menghadapi cuaca tidak menentu, yang mana banyak terjadi di Aceh pada PON XXI.
Nomor pertandingan PON ke depan juga disesuaikan, fokus 32 cabang olahraga Olimpiade dan cabang olahraga SEA Games dan Asian Games yang berprestasi.
Estimasi nomor pertandingannya yakni 600-700, lebih sedikit dari PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang mempertandingkan 1037 nomor pertandingan dari 65 cabang olahraga dan 87 disiplin.
Sebelumnya, Babak Kualifikasi (BK) PON menjadi rangkaian terpadu dengan PON sehingga menjadi tanggung jawab KONI Pusat yang pelaksanaannya dilakukan induk cabang olahraga. Konsekuensinya, regulasi dari KONI Pusat.
Disarankan juga agar KONI Pusat bersama KONI Provinsi menghadap ke Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk audiensi, di samping mendorong regulasi keolahragaan yang lebih baik.
