Diskominfo Depok Gandeng IPB Susun Data Statistik Sektoral
kerja sama dilakukan untuk mengukur indikator-indikator pembangunan di tingkat kecamatan.
Monitor Depok 
MONDE--Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok telah menyusun dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan data statistik sektoral tahun 2024.
Dalam penyusunan ini, Diskominfo Kota Depok bekerja sama dengan Departemen Statistika, IPB University.
Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, mengatakan kerja sama dilakukan untuk mengukur indikator-indikator pembangunan di tingkat kecamatan. Pada tahun 2024 ini, terdapat lima ruang lingkup kerja sama.
"Terdapat lima ruang lingkup pekerjaan yang dikerja samakan dan kami sampaikan melalui rapat koordinasi ini," kata Manto di Ruang Edelweis, Balai Kota Depok, Senin (16/12/2024).
Dikatakannya, ruang lingkup yang dimaksud antara lain, penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kecamatan yang menghasilkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha tingkat Kecamatan Tahun 2023 dan PDRB Ekonomi Kreatif tingkat Kota Depok Tahun 2023.
Kemudian, penyusunan Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kecamatan Tahun 2024.
"Selain itu, penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan yang menghasilkan nilai Gini Ratio dan Ketimpangan Menurut Bank dunia tingkat Kecamatan tahun 2024," ucapnya
"Lalu, penyusunan Analisis Kesejahteraan rakyat Kecamatan yang menyajikan data ekonomi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pola konsumsi, dan ketenagakerjaan tahun 2023-2024," lanjutnya.
Terakhir, kata Manto, yaitu survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menghasilkan Nilai IKM Kota Depok Tahun 2024.
"Kami berharap, hasil penyusunan data statistik sektoral ini dapat dipahami sebagai indikator pembangunan yang menggambarkan kondisi wilayah kecamatan, baik dari segi ekonomi, pembangunan manusia maupun kesenjangan wilayah," katanya.
"Hasil ini juga bisa dijadikan acuan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan. Dengan data yang akurat, akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.*
