Cegah Rusuh di Pemilu, Prof Maswadi: Politisi Harus Santun dan Programnya Jelas
"Jika program-programnya jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai,"
Monitor Depok 
MONDE--Pesta demokrasi akbar di Indonesia sebentar lagi. Masyarakat berharap penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2024 mendatang berlangsung aman, santun dan damai.
Guna mewujudkan harapan tersebut warga dituntut mampu menyelesaikan perbedaan/konflik secara damai dengan musyawarah guna mencegah terjadinya perselisihan, kekerasan dan kerusuhan.
Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Prof Dr Maswadi Rauf MA, dalam Forum Diskusi Pemilu Damai bertajuk Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kamis (10/8/2023).
"Demokrasi itu menginginkan kebebasan. Digelarnya pemilu agar terjadi persaingan di antara manusia yang bebas untuk berusaha mendapat dukungan dari para pemilih untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Oleh karena itu, wajar setiap pemilu selalu panas dan tegang," kata Maswadi Rauf.
Menurutnya, sehebat apa pun aturan dibuat jika para politisinya belum mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemilu akan selalu tidak santun dan rusuh.
Dosen S2 Ilmu Politik UNAS itu menambahkan, untuk mencegah pemilu rusuh, para politisi dan calon yang ikut kontestasi dalam pemilu dituntut untuk dapat menahan diri agar tidak terlibat black campaign dengan menyebarkan isu tidak benar terhadap saingannya.
"Jika program-programnya jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai," ujar Maswadi, seraya menggarisbawahi bahwa para politisi dan calon dalam pemilu memegang kontrol sepenuhnya terhadap tim sukses masing-masing, sehingga mereka dapat dicegah melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Diskusi yang dihelat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI ini dibuka oleh Wali Kota Depok, Dr KH Mohammad Idris MA.
Hadir pula Dr Bahtiar MSi, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, sebagai keynote speaker, dan Bayu Sutiyono (Kompas TV) selaku pembawa acara diskusi.
Pembicara kedua, Abdul Ghofur SS MSi, mengajak peserta diskusi yang terdiri dari para Kepala OPD Kota Depok, perwakilan partai politik, FKUB Depok, perwakilan Forkopimda Depok, KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat, agar memahami anatomi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Menurutnya, hal ini penting untuk merancang dan menyusun strategi membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Kota Depok.
"Mulai dari membangun infrastruktur perdamaian berjenjang, penggalangan agen juru damai pemilu dan pilkada melalui media sosial, hingga aksi kampanye pemilu damai berkelanjutan," kata Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu sekaligus Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta ini.
Dalam presentasinya, Abdul Ghofur memaparkan kajiannya mengenai evaluasi pendahuluan (Ex Ante) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024.
Ia mencatat terdapat tujuh isu krusial di antaranya kesiapan penyelenggara, kerumitan dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat, serta bayang-bayang pelemahan Ekonomi 2023-2024 dan potensi tingginya praktik politik uang.
"Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 paling berbahaya secara teknis, mengingat pemungutan suara dilakukan di tahun yang sama. Akibatnya ada irisan pelaksanaan tahapannya dan saling terikat. Lantaran itu diperlukan kontijensi plan dan risk management," pungkasnya.*
