Aspirasinya Dicuekin, DKR Depok dan Orangtua Siswa Ngadu ke Menteri
"Kita meminta agar pak Menteri memberikan jalan keluar terhadap nasib anak-anak yang ditolak bersekolah,"
Monitor Depok 
MONDE--Sejumlah orang tua siswa pra-sejahtera atau miskin asal Kota Depok mendatangi Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.
Kehadiran mereka pada Jumat (11/8) tersebut guna menyampaikan aspirasi terkait sejumlah siswa yang hingga kini belum mendapatkan sekolah, baik SMA maupun SMK. Padahal mereka telah meminta perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Iya, mereka terpaksa ke kantor Kemendikbudristek, karena aspirasinya dicuekin oleh Pemkot Depok dan Pemprov Jabar," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8/2023).
Bahkan, lanjut Roy, dirinya ikut mendampingi para tua siswa berikut anaknya, "Kasihan mereka seperti putus harapan. Di Depok dicuekin oleh walikotanya, termasuk oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Mungin karena mau lengser, jadinya cuek," ujarnya.
Di depan kantor Kemendikbudristek, Roy dan para orangtua membentangkan poster dan melakukan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya Roy mengatakan bahwa pihaknya sudah tepat meminta bantuan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, karena jajarannya di daerah (Depok dan Jabar) bungkam seribu bahasa.
"Kita meminta agar pak Menteri memberikan jalan keluar terhadap nasib anak-anak yang ditolak bersekolah. Kemana lagi kami mengadu, karena walikota dan gubernur telah lepas tangan dari tanggung jawabnya," kata Roy.
Usai berorasi, Roy dan perwakilan orangtua siswa diterima oleh staf Dirjen Dikdasmen, Humas dan Biro Hukum Kemendikbudristek.
"Alhamdulillah laporan kami diterima dengan baik oleh para staf di Kemendikbudristek. Mereka berjanji segera menindaklanjuti laporan kami," tuturnya.
Diungkap Roy, salah satu tuntutan dalam laporannya yaitu agar segera dilakukan intervensi agar siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah segera bersekolah.
"Kami berharap ke depannya para siswa miskin diharuskan masuk ke sekolah negeri, agar persoalan seperti ini tidak terulang lagi. Kami juga meminta kewenangan SMA/SMK negeri dikembalikan ke Kabupaten dan Kota," harapnya.
Hingga kini, lanjutnya, masih terdapat 13 siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. "Kami tunggu progres dari Kemendikbudristek agar anak-anak cepat bersekolah," demikian Roy.*
