77 Bank Jadi Peserta BI-Fast

77 Bank Jadi Peserta BI-Fast
Foto: Ilustrasi

MONDE--Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat sebanyak 25 bank yang masuk sebagai peserta gelombang keempat BI-FAST, sehingga kini total peserta mencapai 77 bank dan mewakili 85 persen dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.

"Hal tersebut merupakan hasil dari komitmen BI dalam mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital yaitu melalui perluasan peserta BI-FAST," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Senin (29/8/2022).

BI-FAST sendiri merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan oleh BI dan dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan industri sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel masyarakat.

Implementasi BI-FAST oleh peserta kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan strategi dan rencana peserta dalam mempersiapkan kanal pembayaran bagi masing-masing nasabah.

Dalam gelombang ke-4 ini, BI juga menambah layanan kebanksentralan melalui BI-FAST untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Dengan semakin luasnya kepesertaan BI-FAST maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk stakeholder BI terhadap layanan sistem pembayaran ritel yang Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Andal (CEMUMUAH).

Layanan BI-FAST secara bertahap akan diperluas mencakup layanan bulk credit, direct debit serta request for payment sekaligus cross border retail payment.

BI mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk dapat memanfaatkan BI-FAST yang akan menjadi backbone infrastruktur sistem pembayaran ritel masa depan.

BI pun berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan dan implementasi BI-FAST dengan pelaku industri dalam rangka mengintegrasikan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) Nasional.

Tak hanya itu, BI juga berharap para pelaku industri akan terus berinovasi dengan mengoptimalkan nilai tambah dari layanan BI-FAST yang berorientasi konsumen untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan.

"Ini sekaligus mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui efisiensi transaksi," ujar Erwin.(ant)